PMII Denpasar Deklarasikan Taat Nyepi: Jaga Harmoni di Bulan Ramadan

PMII Denpasar Deklarasikan Taat Nyepi: Jaga Harmoni di Bulan Ramadan/Foto: Aktivis Autentik

Aktivis Autentik - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Denpasar (PC PMII Kota Denpasar) menggelar Deklarasi Taat Nyepi pada Kamis, (27/3/2025). Deklarasi ini merupakan bagian dari rangkaian acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Diseminasi Taat Nyepi: Bagaimana Umat Islam Menyikapinya, Patuh atau Acuh? yang berlangsung di Gedung PWNU Provinsi Bali, sejak 20 hingga 27 Maret 2025.

Deklarasi ini digelar sebagai upaya mengantisipasi potensi ketegangan antar umat beragama di Kota Denpasar, mengingat pelaksanaan Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 bertepatan dengan bulan Ramadan yang berlangsung pada 1–31 Maret 2025. Dalam periode tersebut, umat Islam menjalankan berbagai ibadah seperti puasa, shalat tarawih, dan Khotmil Quran.

Ketua PC PMII Kota Denpasar, Teguh Alfaidzin, menekankan bahwa pemahaman yang kurang komprehensif di masyarakat dapat memicu potensi konflik.

"Kita tidak ingin tragedi kelam tahun-tahun lalu kembali terulang dan menciderai semangat menyama braya yang lama dirawat dan dijaga. Bali adalah satu-satunya wilayah di Indonesia yang masyarakatnya sangat plural. Kegiatan ini merupakan ikhtiar untuk mendudukkan fenomena tersebut. Setelah deklarasi Taat Nyepi hari ini, tugas kader PMII dan peserta FGD adalah ikut menggetoktularkan semangat toleransi dan harmonisasi antar umat beragama di Bali," terangnya.

FGD menghadirkan berbagai pemantik diskusi yang membahas fenomena ini secara akademis dan keagamaan. Beberapa tema yang diangkat antara lain: Bincang Buku Fikih Muslim Bali oleh M. Taufiq Maulana, Ulil Amri dalam Perspektif Islam oleh M. Ihyaul Fikro, Bagaimana Hukum Ikut Merayakan Hari Raya Agama Lain oleh Syahrial Ardiansyah, Deklarasi Taat Nyepi yang dipimpin oleh Teguh Alfaidzin.

Teguh menambahkan bahwa materi-materi yang disampaikan dalam FGD menjadi bekal bagi peserta dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga harmoni dan menaati kebijakan pemerintah.

"Materi Ulil Amri dalam Perspektif Islam, misalnya, menjelaskan bahwa wajib hukumnya bagi umat Islam untuk patuh dan taat kepada kebijakan pemerintah, sekalipun berbeda keyakinan. Selama kebijakan tersebut tidak melarang atau melanggar Syariat Islam, maka wajib hukumnya untuk dipatuhi," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua 3 PC PMII Kota Denpasar, Zidan Izulhaq Iskandar, menegaskan bahwa menjaga kerukunan umat beragama di Bali adalah bagian dari tanggung jawab PMII sebagai organisasi yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama.

"Sejak dahulu, guru kita paling lantang bicara soal toleransi dan harmonisasi antar umat beragama. Maka sebagai kader muda Nahdlatul Ulama (NU), sudah seyogyanya kita juga ikut terlibat aktif dalam menjaga stabilitas umat beragama di tengah heterogenitas dan multikulturalisme Kota Denpasar," tutupnya.