Polemik Tabung Gas LPG 3 kg: Antara Subsidi Tepat Sasaran atau Regulasi Menyengsarakan

Ahmad Suhaili, Demisioner Sekretaris PC PMII Bondowoso/Foto: Aktivis Autentik

Aktivis Autentik - Pemerintah resmi menetapkan kebijakan penjualan tabung gas LPG 3 Kg per 01 Februari 2025 tidak dapat lagi dilakukan di tingkat pengecer. Sehingga, masyarakat yang ingin membeli LPG 3 Kg harus ke pangkalan yang berada di berbagai daerah yang sudah terdaftar. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Kronologi ditetapkannya kebijakan tersebut berawal dari komentar Kemenkeu (Kementerian Keuangan) Sri Mulyani soal subsidi tabung gas LPG 3 Kg, yang harga semestinya adalah Rp 12.750 per tabung.

“Manfaat APBN yang langsung dinikmati oleh masyarakat termasuk harga BBM, elpiji, listrik, dan pupuk yang lebih terjangkau karena subsidi pemerintah,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN 2024 di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Hal ini juga diperkuat dengan distribusi subsidi tabung gas LPG 3 Kg yang tidak tepat sasaran serta harga yang jauh dari HET (harga eceran tertinggi) yang pemerintah tetapkan.

Sehingga kemudian tercipta regulasi/kebijakan tersebut yang dibuat dan direncanakan untuk merealisasikan pendistribusian tabung gas LPG 3 Kg agar tepat sasaran sekaligus sesuai harga yang telah ditetapkan.

Akan tetapi realita yang terjadi di lapangan tidak sesuai yang diharapkan, hal itu malah menjadi sorotan publik yang sangat memprihatinkan-menyedihkan. Faktanya, banyak masyarakat mengeluh atas kebijakan tersebut. Mulai dari ihwal kelangkaan tabung Gas LPG, kesulitan akses perjalanan, antrian panjang, hingga keluhan para pengecer warung kecil yang biasa berjualan.

Salah satu contoh cerita wanita paruh baya di Cirebon yang di kutip dari media Kompas.Com https://bandung.kompas.com/read/2025/02/03/122929378/cerita-aminah-menyerah-berburu-elpiji-3-kg-akhirnya-terpaksa-makan-terong?page=2 Bahwasanya dia menyerah karena sangat kesulitan dalam mencari tabung gas LPG 3 Kg. Wanita tersebut bernama Aminah, menurut dia jauh lebih penting penyediaan tabung gas LPG, daripada harga murah akan tetapi keberadaannya sangatlah langka.

Tidak hanya itu, atas beredarnya informasi ini. Seluruh lapisan Masyarakat tampak kebingungan dan penuh tanda tanya bak kebakaran jenggot. Mereka bertanya-tanya ada apa sebenarnya di balik ini semua, pemerintah seolah-olah tidak memberikan atensi sama sekali terhadap masyarakatnya. Padahal baru saja pasca pemilu dan pilkada.

Yang seyogyanya pemerintah merealisasikan janji politiknya, serta menjadi kewajiban baginya untuk terus intens mengawal kemaslahatan bagi kesejahteraan masyarakat selaku dia pemangku kebijakan publik.

Dalam hal ini, saya harap pemerintah secara cepat untuk kemudian ambil langkah yang ideal dalam memutuskan kebijakan yang memang benar-benar pro terhadap kerakyatan dan kemanusiaan.

Penulis: Ahmad Suhaili, Demisioner Sekretaris PC PMII Bondowoso.