Nyala Biru yang Membakar Rakyat Sendiri: Ironi Elpiji Subsidi 3kg

Muh. Rafli Rizaldi Kader PMII Nunukan/Foto: Aktivis Autentik

Aktivis Autentik - Perihal masalah datang silih berganti menggerogoti negeri ini, dari 271 T hingga kasus Hambalang tak kunjung selesai. Apalagi akhir-akhir ini persoalan Gas elpiji 3 kg sedang menjadi buah bibir di masyarakat. Gas Elpiji 3 kg telah lama menjadi sumber kebutuhan utama bagi jutaan rumah tangga di Indonesia, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Sejak program konversi minyak tanah ke gas yang digalakkan pemerintah pada 2007, gas 3 kg menjadi tulang punggung aktivitas memasak sehari-hari.

Namun, belakangan ini, kelangkaan gas bersubsidi kerap terjadi, menimbulkan keresahan di berbagai daerah. Fenomena ini tidak hanya mengganggu rutinitas rumah tangga, tetapi juga mencerminkan kompleksnya masalah distribusi, regulasi, dan ketahanan energi nasional.

ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan menjadi akar masalah. Populasi penduduk Indonesia yang terus bertambah serta tingginya ketergantungan pada gas 3 kg membuat permintaan melonjak. Di sisi lain, kapasitas produksi dan impor gas belum sepenuhnya mampu mengejar kebutuhan ini. Apalagi distribusi yang tidak merata memperparah situasi.

Daerah terpencil atau kepulauan sering kali kesulitan mendapatkan pasokan seperti di wilayah kabupaten Nunukan perbatasan Indonesia-Malaysia karena infrastruktur transportasi yang buruk dan biaya logistik tinggi dan masih banyak penyalahgunaan subsidi menjadi masalah kronis yang belum terselesaikan sampai saat ini, Gas 3 kg yang seharusnya dijual ke rumah tangga berpenghasilan rendah justru bocor ke industri atau diekspor ilegal untuk mencari keuntungan personal.

Sejak kapan gas elpiji 3 kg menjadi barang langka? Jawabannya sederhana sejak pemerintah memutuskan bahwa distribusi energi harus mengikuti rumus matematika tingkat dewa. Jika satu truk LPG dikirim ke satu wilayah, setengahnya akan "menguap" di jalan. Seperempatnya dijual ke pasar gelap dengan harga "premium", dan sisanya dibagi untuk Puluhan ribu kepala keluarga. Hasilnya? Antrean panjang di pagi buta, ibu-ibu berseteru rebutan tabung, masalah yang satu belum terselesaikan timbul lagi masalah baru.

Akibatnya Kelangkaan gas 3 kg berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Di tingkat rumah tangga, keluarga terpaksa mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk membeli gas dengan harga lebih mahal atau beralih ke energi alternatif seperti kayu bakar dan minyak tanah. Padahal, penggunaan kayu bakar berisiko menyebabkan gangguan pernapasan dan meningkatkan Potensi Kebakaran.

Untuk mengatasi krisis ini, diperlukan kolaborasi pihak yang terkait, memperkuat pengawasan distribusi untuk mencegah penimbunan dan penyelundupan. Sistem QR code pada tabung gas setidaknya bisa diterapkan untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan pengaturan pembagian gas LPG 3 kg di buka tiap hari bukan hanya pada hari-hari tertentu sehingga mengurangi antrean berkepanjangan di tempat pendistribusian.

Penulis: Muh. Rafli Rizaldi Kader PMII Nunukan.