PB PMII di Persimpangan Jalan: Hentikan Kesibukan Mengurus Kekuasaan, Kembalikan Marwah Gerakan

Reipuri Al Ayubi, PC PMII Jakarta Selatan. (Foto: AKtivis Autentik)

Aktivis Autentik - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lahir dari tradisi intelektual, semangat perjuangan, dan keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai organisasi kader dan gerakan mahasiswa, PMII memiliki tanggung jawab moral untuk merawat nalar kritis, mengawal kebijakan publik, serta berdiri bersama rakyat ketika keadilan dan kesejahteraan belum sepenuhnya terwujud.

Namun, di tengah berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat hari ini, muncul pertanyaan mendasar yang patut diajukan kepada Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII): di mana suara pergerakan ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan dan kehidupan sosial-ekonomi tidak baik-baik saja?

Pertanyaan ini bukan sekadar bentuk ketidakpuasan terhadap kepemimpinan organisasi. Lebih dari itu, pertanyaan ini merupakan refleksi atas tanggung jawab ideologis PMII sebagai gerakan mahasiswa yang semestinya tidak kehilangan kepekaan terhadap realitas sosial.

Hentikan Kesibukan Mengurus Kekuasaan, Kembalikan Marwah Gerakan

Organisasi pergerakan tidak boleh terjebak dalam rutinitas internal yang menjauhkan dirinya dari persoalan masyarakat. Konsolidasi, rapat, agenda kelembagaan, dan dinamika kepemimpinan memang merupakan bagian penting dari kehidupan organisasi. Akan tetapi, seluruh aktivitas tersebut seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat perjuangan, bukan justru menjadi tujuan akhir organisasi.

Kritik terhadap PB PMII hari ini berangkat dari kekhawatiran bahwa kesibukan mengurus kepentingan internal dan dinamika kekuasaan dapat menggeser orientasi perjuangan yang seharusnya menjadi fondasi gerakan.

Ketika urusan jabatan, posisi, dan kepentingan elite lebih menonjol daripada keberanian menyuarakan persoalan rakyat, maka organisasi perlu melakukan evaluasi secara serius. Sebab, keberhasilan organisasi tidak cukup diukur dari terlaksananya agenda formal, terselenggaranya forum-forum besar, atau kuatnya konsolidasi struktural. Keberhasilan juga harus dinilai dari sejauh mana organisasi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

PMII tidak boleh kehilangan identitasnya sebagai gerakan yang berpihak kepada mereka yang engalami ketidakadilan. Marwah pergerakan bukanlah simbol yang cukup dipertahankan melalui slogan dan pidato. Marwah itu harus hadir dalam keberanian mengambil sikap, konsistensi memperjuangkan kepentingan publik, dan kesediaan berdiri di tengah persoalan kemanusiaan.

Sebagaimana ditegaskan Reipuri Al Ayubi, “Marwah organisasi tidak runtuh karena kritik, tetapi karena pemimpinnya kehilangan keberanian untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.”

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa kritik tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap organisasi. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari mekanisme moral untuk menjaga agar kepemimpinan tidak terjebak dalam rasa nyaman, kehilangan kepekaan, atau menjauh dari cita-cita perjuangan.

Mendesak PB PMII Segera Mengambil Sikap

Di tengah berbagai persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan ketimpangan yang masih menjadi tantangan masyarakat, organisasi mahasiswa dituntut untuk menghadirkan respons yang jelas dan terukur.

PB PMII sebagai struktur tertinggi organisasi memiliki posisi strategis untuk mengonsolidasikan gerakan kader secara nasional, membangun kajian kritis, menyampaikan sikap kelembagaan, serta mendorong advokasi terhadap kebijakan yang berdampak pada kehidupan rakyat.

Karena itu, PB PMII perlu menunjukkan keberanian dalam merespons persoalan publik. Sikap tersebut tidak harus selalu diwujudkan melalui demonstrasi, tetapi dapat berupa pernyataan resmi, kajian kebijakan, pendampingan masyarakat, advokasi, hingga konsolidasi gerakan yang berkelanjutan.

Yang menjadi persoalan bukan semata-mata apakah PB PMII mengeluarkan pernyataan atau tidak, melainkan apakah respons organisasi benar-benar relevan, konsisten, dan memiliki dampak terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

Gerakan mahasiswa tidak boleh hadir hanya ketika momentum politik menguntungkan atau ketika isu tertentu menjadi perhatian publik. Konsistensi justru diuji ketika persoalan berlangsung panjang, tidak populer, dan menuntut keberanian untuk berhadapan dengan kepentingan yang lebih besar.

Atas dasar itu, PB PMII harus segera menunjukkan sikap yang tegas, kritis, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Keberpihakan tersebut tentu harus didasarkan pada data, kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, serta komitmen terhadap keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Sebab, kritik yang kuat bukanlah kritik yang paling keras suaranya, melainkan kritik yang memiliki dasar argumentasi, keberanian moral, dan arah perjuangan yang jelas.

Evaluasi Dua Tahun Kepemimpinan PB PMII

Dua tahun kepemimpinan merupakan momentum yang layak digunakan untuk mengevaluasi arah, capaian, dan keteladanan organisasi. Evaluasi tidak seharusnya dipahami sebagai upaya menjatuhkan kepemimpinan, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap mandat organisasi dan harapan kader.

Dalam konteks ini, kepemimpinan PB PMII perlu dinilai secara terbuka melalui sejumlah pertanyaan mendasar. Sejauh mana agenda organisasi menjawab kebutuhan kader? Seberapa konsisten PB PMII merespons persoalan sosial? Apakah kepemimpinan yang berjalan telah memberikan teladan dalam keberanian bersikap, integritas, dan keberpihakan terhadap rakyat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting diajukan agar evaluasi tidak berhenti pada penilaian personal atau perbedaan pandangan politik. Evaluasi harus diarahkan pada kinerja, keputusan, program, dan dampak nyata yang dapat diperiksa bersama.

Dari sudut pandang kritis, dua tahun kepemimpinan PB PMII patut menjadi catatan serius apabila belum mampu menghadirkan keteladanan dan semangat perjuangan yang diharapkan kader. Kekecewaan tersebut perlu dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan sikap defensif terhadap kritik.

Kader PMII di berbagai tingkatan membutuhkan contoh bahwa kepemimpinan bukan sekadar kemampuan mengendalikan struktur organisasi, melainkan kesanggupan mempertanggungjawabkan keputusan, mendengar suara kader, dan mengambil risiko demi prinsip yang diyakini benar.

Namun, penilaian tentang kegagalan kepemimpinan harus disertai indikator yang jelas, seperti konsistensi sikap kelembagaan, capaian program, kualitas advokasi, transparansi organisasi, dan dampak gerakan. Dengan demikian, kritik tidak berhenti sebagai tuduhan, tetapi berkembang menjadi evaluasi yang memiliki dasar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika PB PMII ingin kembali menjadi rujukan bagi kader, maka keteladanan harus ditunjukkan melalui tindakan. Kepemimpinan yang kuat bukanlah kepemimpinan yang bebas dari kritik, melainkan kepemimpinan yang mampu menjawab kritik dengan pembuktian dan perbaikan.

Mengembalikan PMII kepada Ruh Perjuangan

PMII memiliki warisan intelektual dan historis yang tidak kecil. Akan tetapi, warisan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk terus membanggakan masa lalu apabila tidak disertai keberanian menjawab tantangan hari ini.

Organisasi harus berani mengoreksi dirinya sendiri. Konsolidasi harus diarahkan untuk memperkuat gerakan, bukan sekadar menjaga stabilitas elite. Kaderisasi harus melahirkan pribadi yang kritis dan berintegritas, bukan hanya kader yang pandai mengikuti arus struktural. Kepemimpinan harus menjadi ruang pengabdian, bukan tempat untuk menjauh dari tanggung jawab sosial.

PB PMII perlu membuka ruang evaluasi yang sehat, menyampaikan pertanggungjawaban atas program dan sikap organisasi, serta memperkuat komunikasi dengan kader dan struktur di berbagai daerah. Langkah tersebut penting agar kritik tidak berhenti menjadi perdebatan, tetapi menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan.

Pada akhirnya, persoalan utama yang harus dijawab bukan sekadar apakah PB PMII masih memiliki kekuatan struktural, melainkan apakah kekuatan tersebut masih diarahkan untuk memperjuangkan cita-cita organisasi dan kepentingan masyarakat.

PMII tidak boleh hanya besar dalam struktur, tetapi kecil dalam keberanian. Tidak boleh lantang dalam forum, tetapi senyap ketika rakyat membutuhkan keberpihakan.

Kritik ini bukan seruan untuk melemahkan PMII. Justru sebaliknya, kritik ini merupakan dorongan agar PMII kembali menempatkan ideologi, intelektualitas, dan kemanusiaan sebagai fondasi gerakannya.

Sudah saatnya PB PMII melakukan introspeksi, menghentikan segala dinamika yang tidak produktif, dan mengembalikan energi organisasi pada agenda-agenda yang menyentuh persoalan rakyat.

Sebab, organisasi pergerakan tidak akan kehilangan martabat hanya karena dikritik. Ia justru berisiko kehilangan martabat ketika berhenti mendengar, enggan berbenah, dan tidak lagi memiliki keberanian untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Kembalikan marwah gerakan. Teguhkan keberpihakan. Buktikan bahwa PMII masih menjadi bagian dari perjuangan rakyat.

Penulis: Reipuri Al Ayubi, PC PMII Jakarta Selatan.