Menakar Keadilan Transisi Energi di Batang

Menakar Keadilan Transisi Energi di Batang. (Foto: Aktivis Autentik)

Aktivis Autentik - Transisi energi tidak cukup diukur dari keberhasilan mengurangi emisi. Ketika perubahan energi berjalan bersamaan dengan transformasi ekonomi daerah, ukuran keadilan perlu ditempatkan dalam cara masyarakat memperoleh kesempatan, beradaptasi, dan mengambil bagian dalam pembangunan.

Pengurus Cabang (PC) Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Batang memiliki arti yang lebih penting daripada sekadar pembentukan kepengurusan. Sebagai kepengurusan pertama di tingkat cabang, momentum tersebut menandai lahirnya ruang baru bagi para alumni PMII untuk mengonsolidasikan pengalaman, pengetahuan, dan jejaring pengabdian dalam konteks kehidupan masyarakat Batang. Sebuah organisasi tidak pernah lahir dalam ruang sosial yang kosong. Setiap kelahiran organisasi selalu berlangsung bersama persoalan dan perubahan yang sedang dihadapi masyarakat. Karena itu, keberadaan PC IKA PMII Kabupaten Batang sejak awal perlu ditempatkan dalam pembacaan terhadap dinamika daerah, bukan semata-mata dalam urusan internal alumni.

Batang dalam beberapa tahun terakhir berkembang sebagai salah satu kawasan yang mengalami perubahan ekonomi dan industrialisasi cukup signifikan. Pembangunan kawasan industri, infrastruktur, dan berbagai aktivitas ekonomi baru berjalan beriringan dengan kebutuhan energi yang semakin besar. Dalam konteks ketenagalistrikan nasional, keberadaan PLTU Jawa Tengah berkapasitas 2 × 1.000 MW juga menempatkan Batang dalam sejarah penting pembangunan energi Indonesia. Bersamaan dengan perkembangan tersebut, kebijakan nasional mulai bergerak menuju transformasi sistem energi yang lebih rendah emisi. Perubahan arah tersebut membuat masa depan energi Batang tidak dapat dilepaskan dari persoalan yang lebih luas mengenai ekonomi daerah, tenaga kerja, keterampilan, dan keberlanjutan pembangunan.

Kondisi tersebut menghadirkan tantangan intelektual bagi organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi alumni. Pertumbuhan ekonomi memang penting bagi daerah, tetapi pertumbuhan tidak dengan sendirinya menjelaskan kualitas perubahan sosial yang menyertainya. Pembangunan dapat menghasilkan investasi dan kesempatan kerja, sementara pada waktu yang sama menuntut masyarakat menyesuaikan keterampilan, pola kerja, maupun cara menjalani kehidupan. Karena itu, membaca pembangunan hanya melalui pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan gambaran yang tidak lengkap mengenai perubahan yang sedang berlangsung.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika pembicaraan diarahkan pada transisi energi. Selama ini transisi energi cenderung dipahami melalui ukuran teknis berupa pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, peningkatan energi terbarukan, penurunan emisi, efisiensi energi, dan investasi. Ukuran tersebut penting karena perubahan sistem energi memang membutuhkan transformasi teknologi dan infrastruktur. Namun, energi tidak berhenti sebagai persoalan teknis setelah keluar dari ruang pembangkit. Energi menentukan bagaimana kegiatan produksi berjalan, pekerjaan berkembang, dan kebutuhan keterampilan berubah. Ketika sistem energi mengalami perubahan, struktur sosial dan ekonomi yang bergantung pada sistem tersebut juga menghadapi proses penyesuaian.

Kesadaran terhadap hubungan tersebut melahirkan gagasan just transition atau transisi berkeadilan. Dalam kerangka yang dikembangkan International Energy Agency (IEA), transisi energi yang berpusat pada manusia perlu memperhatikan pekerjaan yang layak, perlindungan pekerja, pengembangan keterampilan, keterjangkauan energi, pembangunan sosial-ekonomi, serta kesetaraan dan inklusi. Dengan perspektif tersebut, keberhasilan transisi tidak cukup dinilai dari kemampuan sebuah negara atau daerah menurunkan emisi. Keberhasilan juga berkaitan dengan kemampuan pembangunan menyediakan ruang adaptasi bagi masyarakat yang kehidupannya mengalami perubahan akibat transformasi energi.

Prinsip tersebut penting bagi Batang karena transformasi energi tidak berlangsung terpisah dari perubahan ekonomi yang lebih luas. Industri membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi tertentu, sementara perubahan menuju ekonomi rendah karbon dapat melahirkan kebutuhan kompetensi baru. Persoalannya kemudian bukan hanya mengenai tersedianya pekerjaan, tetapi mengenai kesiapan masyarakat untuk memasuki perubahan tersebut. Pendidikan dan pelatihan menjadi bagian penting karena tanpa peningkatan kapasitas manusia, transformasi ekonomi berpotensi menciptakan jarak antara pekerjaan yang tersedia dan kemampuan tenaga kerja lokal.

Persoalan keadilan juga muncul karena masyarakat tidak menghadapi perubahan dari kondisi sosial yang sama. Kesempatan yang secara formal terbuka bagi seluruh warga belum tentu dapat dimanfaatkan secara setara. Pendidikan, kondisi ekonomi, mobilitas, akses informasi, lingkungan kerja, serta tanggung jawab sosial dalam keluarga memengaruhi kemampuan seseorang untuk mengambil kesempatan yang tersedia. Perbedaan tersebut membuat pembangunan yang menggunakan perlakuan seragam belum tentu menghasilkan pengalaman yang setara.

Dalam konteks inilah perspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) memperoleh relevansi yang lebih substantif. GEDSI tidak semestinya ditempatkan sebagai tambahan administratif dalam kebijakan pembangunan. Perspektif tersebut berangkat dari pengakuan bahwa struktur sosial menghasilkan kondisi awal yang berbeda bagi setiap kelompok. Perempuan, penyandang disabilitas, kelompok berpenghasilan rendah, maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan sumber daya dapat menghadapi hambatan yang berbeda ketika perubahan ekonomi berlangsung.

Pengalaman perempuan memberikan contoh yang cukup jelas. Pertumbuhan industri dapat memperluas kesempatan kerja perempuan, tetapi kesempatan tersebut tidak berdiri sendiri. Pembagian kerja domestik dan perawatan masih memengaruhi ruang perempuan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, maupun pekerjaan dengan karakteristik tertentu. Karena itu, peningkatan jumlah kesempatan kerja belum cukup digunakan sebagai tanda bahwa manfaat industrialisasi telah terdistribusi secara setara. Kondisi kerja, akses terhadap peningkatan keterampilan, keamanan, serta kemungkinan perempuan berkembang dalam pekerjaan juga menjadi bagian dari kualitas pembangunan.

Hal serupa berlaku bagi penyandang disabilitas. Kebijakan ketenagakerjaan yang menyatakan kesempatan terbuka bagi semua kelompok belum menjamin akses yang nyata apabila proses rekrutmen, pelatihan, lingkungan kerja, dan fasilitas pendukung masih menyimpan hambatan. Prinsip inklusi karena itu menuntut perubahan yang lebih mendasar: kelompok yang selama ini berada di luar arus utama pembangunan perlu dipertimbangkan sejak proses perencanaan, bukan baru diperhatikan setelah kebijakan selesai dibuat.

IEA secara khusus merekomendasikan agar pertimbangan gender, kesetaraan, dan inklusi sosial dimasukkan ke dalam kebijakan energi bersih. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa GEDSI bukan agenda yang berada di luar pembicaraan transisi energi. Keadilan sosial justru menjadi salah satu prasyarat agar perubahan energi dapat menghasilkan manfaat yang lebih luas dan tidak memperbesar ketimpangan yang telah ada.

Konteks Batang menyediakan dasar empiris yang menarik untuk pembacaan tersebut. Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang mencatat Indeks Pembangunan Gender meningkat dari 91,86 pada 2021 menjadi 93,22 pada 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam memperkecil kesenjangan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Namun, capaian indeks tidak dapat dibaca sebagai representasi keseluruhan pengalaman perempuan dalam pembangunan. IPG terutama digunakan untuk melihat kesenjangan capaian pembangunan manusia, sementara dimensi pemberdayaan dan keterlibatan dalam ekonomi, politik, serta pengambilan keputusan membutuhkan indikator yang berbeda.

Perbedaan tersebut penting ketika Batang sedang mengalami transformasi ekonomi. Pembangunan gender tidak cukup berhenti pada peningkatan capaian pendidikan atau kesehatan apabila kesempatan untuk menentukan arah ekonomi dan pembangunan masih belum terdistribusi secara proporsional. Dengan demikian, peningkatan indikator perlu diikuti dengan penguatan posisi perempuan sebagai bagian dari aktor pembangunan. Perempuan perlu memiliki kapasitas untuk memasuki ruang ekonomi yang berkembang sekaligus memperoleh kesempatan untuk memengaruhi keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Cara pandang semacam itu membawa konsekuensi terhadap bagaimana pembangunan direncanakan. Masyarakat tidak seharusnya ditempatkan hanya sebagai penerima manfaat dari keputusan yang dibuat oleh pemerintah, industri, atau lembaga lain. Pengalaman masyarakat merupakan sumber pengetahuan yang penting dalam memahami keberhasilan maupun keterbatasan sebuah kebijakan. Statistik dapat menunjukkan perubahan tingkat penyerapan tenaga kerja, tetapi pengalaman pekerja dapat menjelaskan kualitas pekerjaan yang tersedia. Data investasi dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi, tetapi pengalaman masyarakat dapat memperlihatkan bagaimana perubahan tersebut diterima dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, Batang membutuhkan pengembangan pengetahuan yang berpijak pada kondisi lokal. Penelitian mengenai perubahan kebutuhan tenaga kerja, kesiapan keterampilan masyarakat, pengalaman pekerja perempuan, akses penyandang disabilitas terhadap pekerjaan, serta pola perubahan kehidupan keluarga dapat memperkaya pemahaman mengenai transformasi ekonomi daerah. Pengetahuan semacam itu penting bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi untuk memastikan bahwa pembangunan memiliki dasar sosial yang cukup kuat.

Kebutuhan terhadap pengetahuan lokal tersebut sekaligus membuka ruang bagi PC IKA PMII Kabupaten Batang. Sebagai organisasi alumni yang baru pertama kali dibentuk, IKA PMII memiliki kesempatan untuk membangun karakter organisasi sejak awal. Jejaring alumni yang tersebar di berbagai bidang dapat dikembangkan menjadi modal intelektual dan sosial untuk membaca persoalan daerah. Pemerintahan, pendidikan, dunia usaha, masyarakat sipil, dan komunitas dapat dipertemukan dalam ruang dialog yang tidak berhenti pada seremonial, tetapi menghasilkan pengetahuan dan gagasan yang dapat digunakan untuk memahami arah pembangunan Batang.

Transisi energi dapat menjadi salah satu ruang strategis untuk memulai kerja tersebut. IKA PMII tidak harus mengambil posisi sebagai lembaga teknis yang menggantikan peran pemerintah, akademisi, atau praktisi energi. Kontribusi yang lebih relevan justru dapat dibangun melalui penguatan kajian, pendidikan publik, dialog lintas sektor, dan pengembangan jejaring pengetahuan. Posisi tersebut memungkinkan organisasi alumni menjalankan fungsi sosial yang lebih luas tanpa kehilangan karakter sebagai bagian dari masyarakat sipil.

Dalam ruang yang sama, KOPRI memiliki tanggung jawab untuk membawa perspektif perempuan ke dalam pembicaraan pembangunan. Peran tersebut bukan berarti berbicara atas nama perempuan, melainkan memperluas kesempatan agar pengalaman perempuan dapat hadir dalam proses produksi pengetahuan dan perumusan kebijakan. Perspektif gender menjadi bermakna ketika mampu mengubah cara pembangunan melihat masyarakat, bukan ketika sekadar menambahkan perempuan sebagai salah satu kelompok sasaran.

Pada akhirnya, tantangan transisi energi di Batang bukan hanya terletak pada kemampuan menghadirkan teknologi yang lebih bersih. Tantangan yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa perubahan tersebut memiliki fondasi sosial yang adil. Industrialisasi membutuhkan tenaga kerja yang siap berkembang. Transisi energi membutuhkan masyarakat yang mampu beradaptasi. Pembangunan membutuhkan kelompok yang selama ini kurang terwakili untuk memperoleh ruang yang lebih besar dalam menentukan arah perubahan.

Karena itu, kelahiran PC IKA PMII Kabupaten Batang pada momentum seperti sekarang memiliki arti strategis. Kepengurusan pertama memiliki kesempatan untuk menentukan apakah organisasi alumni akan berhenti sebagai ruang konsolidasi internal atau berkembang menjadi bagian dari ekosistem pengetahuan dan pengabdian masyarakat. Pilihan tersebut akan menentukan seberapa jauh pengalaman kader dan alumni PMII dapat diterjemahkan menjadi kontribusi bagi persoalan daerah.

Batang tidak sedang berdiri di tempat yang sama seperti beberapa tahun lalu. Perubahan ekonomi, industri, dan energi akan terus membentuk wajah daerah dalam waktu yang panjang. Perubahan tersebut perlu disambut dengan keberanian untuk tumbuh, tetapi juga dengan kecermatan untuk memastikan bahwa pertumbuhan tidak menghasilkan jarak baru di antara masyarakat.

Transisi energi karena itu perlu dibaca sebagai bagian dari agenda pembangunan manusia. Energi yang lebih bersih merupakan tujuan penting, tetapi keberlanjutan tidak akan memiliki makna yang utuh apabila sebagian masyarakat kehilangan kesempatan untuk tumbuh di dalam proses perubahan.

Bagi PC IKA PMII Kabupaten Batang, barangkali di situlah salah satu bentuk pengabdian yang dapat mulai dibangun dengan menjadikan pengetahuan sebagai modal gerakan dan menjadikan perubahan daerah sebagai ruang untuk menghadirkan keberpihakan yang berbasis data, terbuka terhadap kritik, serta memperhitungkan pengalaman masyarakat.

Sebab masa depan Batang tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar investasi yang berhasil ditarik atau seberapa cepat sistem energinya berubah. Masa depan juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk menjadi bagian dari perubahan tersebut.

Transisi energi yang berkeadilan pada akhirnya bukan hanya persoalan tentang energi yang lebih bersih, tetapi tentang pembangunan yang membuat semakin banyak orang memiliki kesempatan untuk hidup dan berkembang secara bermartabat.

Sumber Rujukan

• International Energy Agency (IEA). (2021). Recommendations of the Global Commission on People-Centred Clean Energy Transitions. Paris: IEA.
• https://www.iea.org/reports/recommendations-of-the-global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions 
• International Energy Agency (IEA). (2021). Recommendation 7: Incorporate gender, equality and social inclusion considerations in all policies. Paris: IEA.
• https://www.iea.org/reports/recommendations-of-the-global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-7 
• International Energy Agency (IEA). (2021). Recommendation 1: Design transitions to maximise the creation of decent jobs. Paris: IEA.
• https://www.iea.org/reports/recommendations-of-the-global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-1 
• International Energy Agency (IEA). (2021). Recommendation 2: Develop tailored government support for communities and workers as well as a focus on skills and training. Paris: IEA.
• https://www.iea.org/reports/recommendations-of-the-global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-2 
• International Energy Agency (IEA). (2021). Recommendation 3: Use social dialogue, robust stakeholder engagement and policy co-ordination to deliver better outcomes. Paris: IEA.
• https://www.iea.org/reports/recommendations-of-the-global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-3 
• Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. (2026). Perempuan dan Laki-Laki Memiliki Peran yang Sama Penting dalam Pembangunan. 21 April 2026.
• https://batangkab.bps.go.id/id/news/2026/04/21/792/perempuan-dan-laki-laki-memiliki-peran-yang-sama-penting-dalam-pembangunan.html 
• Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. (2025). Analisis Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kabupaten Batang 2021–2024. Batang: BPS Kabupaten Batang.
• https://batangkab.bps.go.id/id/publication/2025/12/23/0d60bc6319b88307cc6f0af7/analisis-pembangunan-dan-pemberdayaan-gender-kabupaten-batang-2021--2024--.html 
• Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). PLTU Batang / Central Java Power Plant. Pemerintah Republik Indonesia.
• https://kppip.go.id/proyek-prioritas/ketenaga-listrikan/pltu-batang/

Penulis: Lana Salsabila, merupakan Ketua KOPRI PC PMII Pekalongan Masa Khidmat 2026–2027. Aktif dalam kerja-kerja kaderisasi, pengembangan kajian gender, dan penguatan advokasi perempuan di lingkungan gerakan mahasiswa.