Panggung Rakyat PMII Pekalongan: Soroti Rapor Merah Rezim Pusat dan Sengkarut Isu Lokal

Panggung Rakyat PMII Pekalongan: Soroti Rapor Merah Rezim Pusat dan Sengkarut Isu Lokal. (Foto: Aktivis Autentik)

Aktivis Autentik - Titik Nol Kilometer Kajen menjadi saksi awal berkumpulnya ratusan mahasiswa dari PC PMII Pekalongan pada Rabu (17/06/2026). Di sana, massa aksi lebih dulu menggelar aksi teatrikal dan berorasi sebelum melakukan longmarch menuju Alun-alun Kajen. 

Sepanjang jalan menuju lokasi, massa aksi terus membakar semangat dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan, membentangkan spanduk kritik, dan meneriakkan jargon "Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Salam pergerakan!"

Aksi turun ke jalan ini mengusung tema besar “Rakyat Sengsara, Negara Tutup Telinga”. Begitu tiba di Alun-alun Kajen, suasana demonstrasi dikemas berbeda melalui konsep Panggung Rakyat. Mahasiswa menyuarakan aspirasi mereka lewat rangkaian orasi bergantian, penampilan monolog, hingga pembacaan puisi yang mengkritik kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.

Ketua PC PMII Pekalongan, Ahmad Nur Khozin, menyampaikan bahwa gerakan ini murni panggilan moral demi membela kepentingan masyarakat. "Kita bersama berkumpul di sini bukan dalam rangka memecah belah bangsa, namun menyuarakan pendapat dan aspirasi agar terdengar oleh pemimpin kita," kata Khozin saat berorasi.

Aksi kreatif dan tertib ini akhirnya direspons oleh pemerintah daerah. Plt. Bupati Pekalongan Sukirman dan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir langsung turun ke tengah-tengah massa. Kehadiran mereka membuka ruang dialog terbuka langsung dengan para mahasiswa.

Dalam kesempatan itu, PMII Pekalongan menyodorkan sepuluh tuntutan penting berdasarkan kajian matang organisasi yang merangkum persoalan di dua lini kebijakan. Pada isu nasional, mahasiswa mendesak evaluasi total terhadap pelaksanaan dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dengan ancaman harus dihentikan jika dalam waktu satu bulan tidak ada pembenahan. 

Massa aksi juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap alokasi dan transparansi APBN, penurunan harga BBM serta bahan pokok, penghapusan dwifungsi Polri dan TNI, hingga evaluasi atas gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Rezim Prabowo-Gibran. Selain itu, peningkatan kesejahteraan guru dan alokasi anggaran pendidikan yang layak turut menjadi sorotan utama.

Sementara untuk isu lokal di Kabupaten Pekalongan, mahasiswa menuntut adanya revitalisasi teknologi pengolahan sampah berskala lokal yang diselesaikan dari akar masalahnya, penataan industri yang ramah lingkungan, serta penertiban galian C ilegal. PMII Pekalongan juga mendesak Pemda untuk segera membenahi infrastruktur publik dan jalan yang rusak, melakukan efisiensi anggaran lewat transparansi berbasis digital, serta memperkuat regulasi hukum demi keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Pekalongan.

Setelah mendengar penjelasan mahasiswa, Pemda akhirnya menerima seluruh tuntutan tersebut. Sebagai bukti keseriusan, pihak Pemda bersedia menandatangani kain MMT komitmen yang dipasang di area publik agar masyarakat luas bisa ikut mengawasi janjinya.

Koordinator Aksi, Wisnu, menegaskan bahwa penandatanganan ini akan dikawal ketat oleh mahasiswa ke depannya.

"Kami sudah memberikan poin tuntutan dan mereka menerimanya. MMT yang ditandatangani oleh Plt. Bupati dan Ketua DPRD dipasang di depan Alun-alun dan tidak boleh dicabut sampai semua tuntutan tercapai agar masyarakat bisa ikut membaca. Tindak lanjut kami ke depan adalah terus mendorong pemerintah untuk berdiskusi dan mengawasi setiap poin tuntutan tersebut," ucap Wisnu selepas aksi.

Penulis: Muhammad Maelal Marom, Kader PMII Pekalongan.