Aksi Mahasiswa PMII Tuban, Gantung Boneka Hingga Tabur Bunga untuk Pelayanan Kesehatan yang Lebih Baik

Aksi Mahasiswa PMII Tuban, Gantung Boneka Hingga Tabur Bunga untuk Pelayanan Kesehatan yang Lebih Baik/Foto: Aktivis Autentik

Aktivis Autentik - Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban telah melakukan aksi protes di depan kantor Bupati Tuban. Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap buruknya pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat miskin di daerah tersebut, Selasa (23/07/2024).

Selain menyuarakan aspirasi, para mahasiswa juga melakukan beberapa aksi simbolis lainnya. Mereka mengikat boneka pocong dan membawa kain kafan di gerbang kantor Bupati Tuban. Selain itu, mereka juga melakukan aksi menabur bunga dan membacakan doa, yang menggambarkan simbolik dari protes mereka terhadap kondisi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Menurut Ketua PC PMII Tuban, Ahmad Wafa Amrillah, selama ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban hanya fokus pada pembangunan infrastruktur saja. Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin, kurang diperhatikan oleh pemerintah setempat.

“Kami menilai saat ini pemerintah Kabupaten Tuban hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur saja,” ujar Wafa.

Lebih lanjut, Wafa menjelaskan bahwa fokus pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab Tuban tidak dibarengi dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu di daerah tersebut.

"Kami menyoroti adanya kasus warga miskin yang tidak bisa berobat dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian minggu kemarin, ada masyarakat miskin yang tidak mampu membayar biaya persalinan hingga merelakan anaknya untuk diadopsi," imbuhnya.

Dari rentetan kasus tersebut, menurut Wafa, Bupati Tuban Aditya Halindra harus segera melakukan evaluasi terhadap dinas kesehatan. Persoalan ini dinilai bertentangan dengan amanat undang-undang yang seharusnya menjamin akses pelayanan kesehatan yang memadai bagi semua warga, termasuk masyarakat miskin.

“Aksi ini bukan akhir kita tetap akan melakukan aksi-aksi turun jalan apabila masih ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat miskin,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Tuban, Esti Surahmi, membantah tuduhan bahwa Pemkab Tuban tidak berpihak pada masyarakat miskin. Esti juga menyebut bahwa para mahasiswa mendapatkan informasi yang keliru terkait kasus beberapa bayi yang tertahan di rumah sakit karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya persalinan.

“Ibu bayi setelah melahirkan menghendaki anaknya diadopsi karena merasa tidak mampu merawat. Sehingga bayi itu terus kami rawat di rumah sakit. Bukan karena tidak bisa membayar. Informasi delapan bayi terlantar di rumah sakit itu tidak benar. Ternyata itu misinformasi,” ujarnya.

Esti menegaskan bahwa Pemkab Tuban menjamin biaya persalinan bagi ibu hamil yang memenuhi kriteria orang tidak mampu melalui program Jaminan Kesehatan Kemiskinan (Jamkeskin). Program ini dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat miskin tetap mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang diperlukan, termasuk biaya persalinan.

“Tolong teman-teman kalau ada orang miskin hamil silahkan laporkan ke kami jika belum punya jaminan, akan kami daftarkan sebagai peserta jaminan. Silakan disampaikan,” pungkasnya.

Penulis: Munuris, Alumni PMII Surabaya yang bersinggah di Tuban.