Suara yang Tak Boleh Dibungkam: Keresahan Kader KOPRI atas Ancaman Diskriminasi Struktural

Alfiana Rizqi, Kader KOPRI PK PMII Sunan Drajat Lamongan. [Foto: Aktivis Autentik]

Aktivis Autentik - Di tengah semangat besar forum permusyawaratan PMII Lamongan yang seharusnya menjadi ruang konsolidasi dan perayaan demokrasi kader, muncul satu isu yang mengusik nurani: adanya usulan untuk menghapus KOPRI dari tubuh organisasi. Bagi sebagian orang, mungkin ini sekadar opsi teknis. Namun bagi kami, kader perempuan, itu adalah bentuk nyata diskriminasi struktural sekaligus pengabaian sejarah panjang perjuangan kader putri PMII.

KOPRI bukan sekadar “pelengkap” dalam struktur PMII. Keberadaannya diatur tegas dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi, mulai dari status ex-officio di setiap level kepengurusan, kewajiban mengikuti forum permusyawaratan, hingga posisi strategis dalam BPH PMII. Menghapus KOPRI sama artinya dengan melanggar konstitusi organisasi dan menutup mata atas realitas bahwa perempuan punya ruang yang setara dalam perjuangan.

Yang lebih menyakitkan, alasan yang dijadikan pembenaran bukanlah pijakan aturan, melainkan persoalan personal yang kemudian diperbesar untuk melemahkan KOPRI. Inilah bentuk diskriminasi kultural yang sering dialami kader perempuan: persoalan individu dijadikan tameng untuk menggerus ruang kolektif perempuan.

Sebagai kader KOPRI, kami menolak diam. Diam hanya akan membuat ketidakadilan ini semakin dilegitimasi. PMII lahir dari semangat perlawanan terhadap ketertindasan, maka mengapa kini ada upaya menindas kader perempuannya sendiri?

Namun, penolakan semata tidak cukup. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan bersama:

1. Menguatkan pemahaman konstitusi organisasi. Setiap kader KOPRI wajib memahami AD, ART dan PDK sebagai dasar advokasi agar tidak mudah disingkirkan dengan alasan non-formal.
2. Memperkuat konsolidasi lintas level. Dari rayon, komisariat hingga cabang, KOPRI harus solid menjaga keberadaannya. Kekuatan kita ada pada jaringan kader yang saling menopang.
3. Membangun narasi publik. Diskriminasi terhadap KOPRI bukan isu internal semata, tetapi bagian dari perjuangan kesetaraan gender dalam organisasi mahasiswa. Suara ini harus keluar, didengar publik, dan jadi catatan sejarah.
4. Menghadirkan kader yang berdaya. KOPRI tidak cukup hanya eksis dalam struktur, tetapi juga harus tampil sebagai kader-kader yang kompeten, vokal dan visioner sehingga tak mudah dipinggirkan.

Perempuan dalam PMII bukan hiasan, bukan sekadar nama dalam struktur, melainkan motor perjuangan yang sah dan konstitusional. Menghapus KOPRI sama saja dengan menghapus sejarah, kontribusi dan masa depan perempuan dalam organisasi.

Di titik ini, kita harus memilih: tetap diam atau bergerak. Dan saya percaya, kader KOPRI akan memilih yang kedua. Karena suara kita tak boleh dibungkam, dan keberadaan kita tak bisa dihapuskan.

 Penulis: Alfiana Rizqi, Kader KOPRI PK PMII Sunan Drajat Lamongan.